catatan senyuman

Mengudara Mengawal Desa

foto diambil dari cover buku Media Rakyat yg diterbitkan Combine

foto diambil dari cover buku Media Rakyat yg diterbitkan Combine

Radio komunitas dan Desa adalah dua entitas berbeda tapi saling melengkapi. Desa adalah unit terkecil pemerintahan yang langsung berhubungan dengan soal-soal kewargaan di satu area sedang radio komunitas adalah media yang hadir di dalam unit terkecil masyarakt yang menyuarakan kepentingan masyarakat langsung. Dan catatan ini diperuntukan untuk mendorong UU Desa yang sudah disahkan bisa berjalan di tingkat Desa, juga mengajak teman-teman pengelola radio komunitas untuk siap mengawal implementasi nya ditingkat masyarakat.

Kita tahu bahwa setelah tujuh tahun perjalanan advokasi Undang-Undang Desa akhirnya ia ditetapkan dalam siding paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2013 dengan disaksikan oleh ribuan perwakilan desa. Pada tanggal 15 Januari 2014 UU Desa resmi ditanda tangani oleh presiden dan menjadi lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Kemudian pada 30 Mei 2014 Presiden menandatangani  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam kampanye capres kemarin soal desa ini dijadikan amunisi untuk menarik simpati dan dukungan bagi kedua kubu. Isu yang selalu di gembar gemborkan berkaitan dengan dana desa yang angkanya mencapai 1 milyar bahkan lebih. Padahal siapapun presiden nya punya tanggung jawab untuk mengimplementasikan karena itu bagian dari amanat Undang-undang Republik Indonesia. Justru hal yang lebih penting tentang ini adalah bagaimana mengimplementasikannya.

Mari kita coba sedikit mendedah-nya, dengan pertanyaan sederhana mengapa proses pembahasan UU Desa ini lama sekali sampai tujuh tahun? Jawaban mudah-nya kenapa prosesnya lama tidak lain disebabkan oleh tarik menarik kepentingan antara yang berpikir desa sebagai obyek pembangunan seperti praktik yang selama ini dilakukan atau yang mendorong desa bisa menjadi subyek pembangunan. Beberapa teman mengistilahkannya dengan ‘membangun desa’ dan ‘desa membangun.’ Pengertian pertama yakni ‘membangun desa’ berorientasi pada pihak diluar desa yang melakukan pembangunan. Adapun pengertian ‘desa membangun’ adalah warga di dalam desanya sendirilah yang melakukan pembangunan desa-nya.

Menyatukan dua pikiran berbeda ini prosesnya menjadi panjang karena implikasi-implikasi turunan dari dua pandangan tersebut masuk ke soal politik, ekonomi, dan juga budaya. Maka tidak heran yang tertuang dalam isi undang-undang Desa sekarang ini adalah proses dari kompromi. Kompromi tersebut menyepakati desa sebagai arena pembangunan yang dipimpin oleh kepala desa dengan asas rekognisi dan subsidiaritas.

Artinya, desa memiliki dan mengurus kewenangan desa skala lokal dan kewenangan asal usul, sementara supra desa berwewenang mengurus pembangunan desa diluar kewenangan desa tersebut. Intinya apa yang bisa dilakukan oleh desa dan tidak melanggar aturan yang berlaku di atasnya, desa diijinkan mengurusnya.

Namun pemerintah sepertinya masih ragu bahwa desa dapat semakin mandiri, buktinya dalam Peraturan Pemerintah untuk implementasi UU Desa tersebut sangat terasa bagaimana pemerintah sebenarnya tetap ingin mengatur desa. Misalnya dalam soal Dana Desa dari APBN yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, terliha bahwa pemerintah pusat akan mengatur penggunaan dana desa tersebut. Soal detail tentang ini banyak di ulas oleh para pengamat tentang desa yang ditulis di media massa jadi saya tidak akan masuk kepembicaraan ini lebih detail.

Point yang ingin saya kritisi adalah asas pengaturan dana desa tersebut terlihat bertentangan dengan UU Desa itu sendiri. UU Desa telah mengamanatkan desa mengurus pembangunan skala lokal sesuai RPJMDesa dan RKPDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah melalui Musyawarah Desa. Sementara dana desa dari APBN adalah bagian dari penerimaan desa yang masuk dalam APBDesa. Artinya pelaksanaan dana desa oleh pemerintah desa akan terjadi, mengikuti RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa yang di tetapkan dengan Peraturan Desa. Soalnya sekarang kalau melihat Peraturan Pemerintahnya dana desa itu mengikuti aturan penggunaan dari pusat.

Pertanyaannya dimana penghormatan pemerintah pusat terhadap instrument kelembagaan desa seperti keputusan musyawarah desa, peraturan desa, dan peraturan yang berlaku lainnya? PP ini memperlakukan desa ibarat dilepas kepalanya tetapi diikat kuat ekornya. Maka sudah terbayang impelementasi UU desa akan membuat para kepala desa dihadapkan pada kerepotan harus mengikuti aturan teknis yang diatur dalam PP sekaligus menyesuaikan dengan hasil musyawarah desa.

Saya percaya, kemandirian berbasis pada kepercayaan. Tidak mungkin ada kemandirian jika tidak adakepercayaan yang diberikan. Bukankah yang terjadi selama ini di desa adalah model kebijakan yang didasari asumsi ketidakpercayaan terhadap desa oleh pemerintah di atasnya. Sehingga model kebijakan yang ada selalu desa diatur, dibatasi dan bahkan diambil hak dan sumberdayanya bukan oleh warga desa tapi oleh orang di luar desa.

Soal yang berkaitan dengan point-point penting yang ada dalam UU Desa dan PP-nya tidak akan saya bahas dengan detail di sini. Biarlah nanti ada catatan khusus tentang hal tersebut. Catatan ini hanya semacam pemicu untuk mengajak teman-teman pengelola radio komunitas mengawal pelaksanaan UU Desa. Memastikan bahwa desa sebagai pelaksana UU Desa, siap dan berani menjalankan dengan kekuatan yang dimilikinya. Adapun untuk pemerintah daerah, sebagaimana amanat UU Desa bertugas meningkatkan kapasitas (pengetahuan, ketrampilan, dan nilai) yang dibutuhkan pemerintah desa dan warganya.

Apa yang harus dikawal oleh teman-teman pengelola radio komunitas di desa? Ini beberapa point penting yang bisa dijadikan rujukan untuk teman-teman bisa mengawalnya.

1. Bersama sama dan bahu membahu membantu Desa agar bangkit menatap masa depan yang lebih cerah, berdaya, dan mandiri untuk memakmurkan warga Desa;

2. Menggalang para relawan yang ada di Desa untuk bekerja keras, tekun, dan penuh dedikasi demi perjuangan terciptanya kesejahteraan warga Desa;

3. Mengajak seluruh komponen Desa untuk belajar, bekerja, Dan mendedikasikan dirinya dalam melayani kebutuhan warga Desa secara nyata;

4. Menjunjung tinggi nilai nilai solidaritas dan kebersamaan sebagai warga Desa untuk saling bekerja sama agar terwujud kemajuan Desa

Saya percaya teman-teman pengelola radio komunitas sebagai media yang ada di tingkat desa atau kecamatan dan bersentuhan langsung dengan warga Desa bisa mengelola informasi yang berguna untuk mensosialisasikan UU Desa, Memotivasi warga desa ikut terlibat dalam pembangunan desanya, dan mengawasi jalannya pembangunan di desa. Teruslah komunikasikan dan informasikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga awasi serta evaluasi hasilnya bersama untuk kemajuan desa.

Salam hangat, udara milik kita, milik kita Indonesia

Iman Abda, Koordinator Advoaksi Jaringan Radio Komunitas Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: